Tunda Kedatangan TKA China

JAKARTA – Rencana kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama proyek strategis nasional dinilai tidak elok.

Pemerintah harus menunda kedatangan 500 TKA asal Tiongkok tersebut. Terlebih, selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung di Tanah Air.

“Informasi yang saya terima, ratusan TKA itu akan ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel (smelter) di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kebijakan ini seharusnya bisa ditangguhkan. Mengingat situasi dan kondisi di tengah pandemik COVID-19,” ujar Anggota Fraksi PDIP DPR RI Muchamad Nabil Haroen di Jakarta, Jumat (1/5).

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan TKA yang sudah sampai Sulawesi Tenggara harus dikarantina dan dipulangkan kembali. Ini bisa dilakukan demi alasan kesehatan dan keamanan. Ia meminta pemerintah mengatur ulang kebijakan tenaga pekerja domestik dan asing di tengah masa pandemi dan pasca-pandemi COVID-19.

Sebab, jutaan warga Indonesia yang kehilangan pekerjaan atau kekurangan akses keuangan karena perekonomian yang sulit justru tidak mendapatkan pekerjaan. Sebab, pekerjaan yang ada sudah dinikmati warga asing. “Kita perlu prioritaskan pekerja dan rakyat Indonesia. Untuk itu, harus ada negosiasi ulang terkait dengan kontrak dan kesepakatan kerja dengan pihak asing,,” tutur Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.

Terkait kedatangan 500 TKA China di Sultra, Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait, diminta menyelidiki kasus tersebut dengan komprehensif. Apakah kedatangan mereka ada unsur kesengajaan, atau ada mekanisme yang lain. Sehingga TKA dari Cina bisa masuk, ketika pemerintah menerapkan kebijakan menutup bandara-bandara dan perbatasan demi pencegahan COVID-19. “Jika ada kesengajaan, sudah seharusnya diproses secara hukum,” tegas Haroen.

Hal serupa juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi. Rencana kedatangan TKA asal Cina itu memukul mundur semangat dalam melawan COVID-19. “Kami meminta pemerintah bijak terkait kehadiran TKA. Sebaiknya jangan merusak semangat bangsa Indonesia dalam perlawanan terhadap COVID-19,” tegas Arwani di Jakarta, Jumat (1/5).

Kabarnya, sekitar 500 TKA asal Cina bakal didatangkan ke Sulawesi Tenggara. Mereka didatangkan oleh pihak satu perusahaan di Morosi, Konawe, untuk pembangunan PLTU. Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal Cina yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.

Dikutip dari www.vdni.co.id, disebutkan PT Virtue Dragon Nickel Industry merupakan perusahaan tambang asal Cina yang mengolah bijih nikel. Selain itu, mereka juga melakukan ekspor pertama feronikel pada 28 Agustus 2017.

Terkait aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara, lanjut Arwani, sebaiknya pemerintah mempertimbangkannya. “Kondusivitas dan semangat daerah dalam mencegah penyebaran COVID-19 agar ditangkap secara baik oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.

Politisi PPP itu menilai pandemi COVID -19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12/2020, semestinya menjadi basis pemerintah dalam kebijakan mendatangkan TKA dari Cina. Sebab, Cina merupakan negara yang pertama kali terkena wabah Corona.

Penerapan protokol kesehatan bagi TKA sebagai bentuk jaminan tidak akan menyebarkan COVID-19 tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mendatangkan TKA. Terutama di tengah perlawanan bangsa Indonesia atas penyebaran virus itu.

Kebijakan pemerintah melarang mudik warga dari zona merah dalam momentum Lebaran 2020, semestinya dapat diterapkan terkait kedatangan TKA untuk kepentingan pelaksanaan proyek strategis nasional. “Saat ini seluruh energi bangsa difokuskan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia,” pungkasnya. (rh/fin)

Sumber: